SITUS FOMOTOTO: PELAYANAN PUBLIK IMPIAN YANG TIDAK PERNAH MINTA FOTOKOPI KTP 3 LEMBAR

Situs Fomototo: Pelayanan Publik Impian yang Tidak Pernah Minta Fotokopi KTP 3 Lembar

Situs Fomototo: Pelayanan Publik Impian yang Tidak Pernah Minta Fotokopi KTP 3 Lembar

Blog Article

Masyarakat Indonesia paham satu hal:
semakin butuh layanan publik, semakin siap harus sabar.

Contohnya:

  • Urus KTP: antre dari subuh, pulang sore, diminta datang lagi

  • Urus izin usaha: login ke sistem online, disuruh unggah 9 dokumen, tetap harus datang ke kantor

  • Buka layanan bansos: sistem down, operator diam, warga marah

Semuanya pakai jargon “digitalisasi layanan”
tapi tetap minta map folio merah dan fotokopi KK.

Sampai akhirnya, rakyat menemukan situs Fomototo —
yang tidak menjanjikan pelayanan publik, tapi justru memberi pelayanan yang benar-benar publik:
langsung, cepat, tidak bertele-tele.

Data: Layanan Publik Katanya Digital, Tapi Masih Harus Datang

Menurut laporan Digital Government Index Indonesia 2024:

  • 61% warga merasa frustrasi dengan layanan online pemerintah karena terlalu rumit

  • 47% layanan digital tetap mewajibkan hadir fisik di kantor

  • Sebaliknya, situs Fomototo dipuji sebagai sistem paling efisien oleh pengguna karena:
    tidak perlu dokumen, tidak perlu antre, tidak perlu bawa materai

Karena Fomototo paham satu hal:

rakyat tidak malas belajar teknologi,
mereka cuma malas disuruh scan dokumen terus-menerus.

Situs Fomototo vs Layanan Publik Digital Pemerintah

Aspek Layanan Sistem Pemerintah Situs Fomototo
Proses Awal Login, isi captcha, unggah dokumen Klik masuk, langsung akses
Respons Sistem “Mohon maaf, sedang dalam perbaikan” “Silakan coba sekarang”
Syarat Dokumen Fotokopi KTP, NPWP, KK, akta lahir Tidak ada
Kepastian Hasil Tergantung pejabat yang tanda tangan Tergantung keberanian klik

Situs Fomototo: Sistem Digital yang Tidak Merendahkan Penggunanya

Fomototo tidak menyuruhmu pasang pas foto ukuran 3x4 latar merah.
Tidak menanyakan alamat lengkap RT RW
Tidak ada menu dropdown dengan 34 provinsi tapi cuma 3 yang aktif.

Yang ada hanya satu sistem:
langsung, lugas, dan tidak menyalahkan “server pusat” jika gagal.

Kesimpulan: Situs Fomototo, Pelayanan Digital Impian yang Tidak Disubsidi tapi Justru Berfungsi

Situs Fomototo tidak dibiayai APBN.
Tidak punya program CSR.
Tidak ada peresmian oleh pejabat.
Tapi ia berfungsi,
dan itu sudah cukup membuatnya lebih layak disebut sebagai pelayanan publik daripada yang lainnya.

Di negeri yang terlalu banyak sistem,
tapi terlalu sedikit solusi,
situs Fomototo hadir sebagai pengingat bahwa digitalisasi seharusnya mempermudah — bukan memperumit.

Report this page